Pembangunan Islamic Center dan Sport Center merupakan salah satu program prioritas tahun 2020 di Kabupaten Magelang. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Soenarno, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020, di Pendopo Soepardi Kota Mungkid, Senin (25/3/2019).

Pembangunan Islamic Center dan Sport Center adalah salah satu program prioritas yang perlu direncanakan secara matang dari sisi kemanfaatan, lokasi, dan penganggaran. Kami berharap bisa segera diadakan langkah-langkah fasebiliti studi dan sebagainya agar betul-betul pada tahun 2019 ini sudah direncanakan dan 2020 sudah bisa dilaksanakan,” ujar Soenarno, saat menyampaikan pokok pikiran Dewan Kabupaten Magelang.

Menurut pandangan pokok pikiran Dewan, Sunarno mengatakan, dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 haruslah tepat waktu.

Karena kalau tidak tepat waktu maka akan berimplikasi pada, yang pertama, tidak efektifnya dalam penyelenggaraan pembangunan, dan yang kedua kita akan di-banned oleh Menteri Keuangan. Dana insentif daerah ini tidak akan diturunkan, katanya.

Pihaknya juga menyarankan agar KUA PPAS 2020, oleh eksekutif sudah harus diserahkan pada bulan Juli 2019 agar DPRD memiliki waktu untuk membahas secara detail agar hasilnya bisa lebih maksimal.

Untuk diketahui bahwa APBD Kabupaten Magelang 2018 dengan Rp 2,7 triliun menghasilkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) mencapai Rp 370 miliar. Sedangkan APBD tahun 2019 mencapai Rp 2,8 triliun, dengan PAD mencapai Rp 420 miliar.

Oleh karena itu saya sungguh mengapresiasi kepada Bupati Magelang dan seluruh jajarannya, karena ada peningkatan yang luar biasa pendapatan asli daerah ini, ungkap Soenarno.

Soenarno menuturkan bahwa saat ini, PAD Kabupaten Magelang masih didominasi oleh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pihaknya juga terus mendorong peningkatan PAD di Kabupaten Magelang, melalui aset-aset daerah.

Salah satunya adalah Ketep Pass, yang pada tahun 2002 dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selama ini kami merasa dirugikan, karena pendapatan setelah dikurangi biaya operasional maka akan dibagi dua dengan pemerintah provinsi. Ini yang perlu kita perjuangkan, minimal 70:30 persen bagi Pemda Kabupaten Magelang, atau bahkan dimohon hibah dari Provinsi Jawa Tengah kepada Bupati Magelang, kata Soenarno.***) Widodo Anwari Humas dan Protokol Setda Kabupaten Magelang.