Artidjo Alkostar mengungkapkan kegeramannya kepada para koruptor. Bahwa Korupsi adalah kejahatan luar biasa karena mencuri kekayaan negara dan memiskinkan rakyat, Korupsi itu ibarat kanker bagi negara, maka negara ini tak akan sehat jika koruptor merajalela.

Pada saat rezim orde baru, sering kita mendengar dan bahkan sudah menjadi banch mark pemerintah terhadap bahaya gerakan G30S PKI dengan semboyan "AWAS BAHAYA LATEN PKI" dan pada era reformasi saat ini timbul semboyan "AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI" yang artinya sama sama sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Korupsi saat ini sudah jauh merasuki serta merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya menghancurkan negara Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Korupsi dari rezim ke rezim ibarat gunung es yang setiap waktu terus bertambah tinggi.Maka dari itu Acara pencanangan pembangunan Zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (WBBM) tersebut tentu sangat baik. Selamat kepada PN Mungkid yang  sudah melakukan ini, Tentu ini bagus, kami sangat mensupport, terlebih ini komitmen bersama dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik.

Saat ini di Kabupaten Magelang sudah mulai banyak lembaga/kantor yang melakukan deklarasi menuju wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), terutama guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan megantisipasi terjadinnya tindak kejadian korupsi.

Semoga setelah ini bisa dilaksanakan dengan baik dan kantor-kantor yang lainnya. Keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu.

Arahnya adalah mewujudkan aparatur yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran, bebas korupsi, suap, pungli atau gratifikasi.

Pemerintah kabupaten Magelang,  selalu mendukung penuh pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Hal itu sejalan dengan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri, yang mengharuskan Pemerintah kabupaten memberikan fasilitas yang cukup terhadap pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.***) Widodo Awari, S.Sos